Optimalkan SDA Berkelanjutan Pembangunan Perkebunan

• By HUMA BETANG
• 12-02-2020
• 202
• 20

FOTO: MMC

FGD - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Drs. H. Nurul Edy, M.Si bersama dengan Konsultan Global Resource Sertifikasi Ir. Agung Nugraha, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Ir. H. Sri Suwanto, M.S, Sebangau Katingan Program Manager WWF Rosenda Chandra Kasih, Rabu (2/12).

PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sektor perkebunan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan rencana strategis dan rencana induk perkebunan berkelanjutan di Kalteng tahun 2021-2040 melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD tesebut diikuti oleh perwakilan Dinas Perkebunan 14 kabupaten/kota, Civitas Akademi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Perusahaan Kelapa Sawit, dan organisasi non pemerintah, dan didukung oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF), Rabu (2/12).  Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri melalui Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalteng Nurul Edy mengatakan, pembangunan sektor perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dari Pemprov Kalteng. Pasalnya dengan pembangunan sektor perkebunan, pengoptimalan sumber daya alam (SDA) yang ada di Kalteng secara berkelanjutan, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat kedepannya. “Selain dari pengoptimalan SDA berkelanjutan, pembangunan perkebunan sebagai prioritas dan program dari pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan, meningkatkan penerimaan daerah, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing usaha dan memelihara keharmonisan dengan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan setempat,” jelasnya. Nurul Edy mengatakan, selama ini dalam pengelolaan perkebunan di Kalteng masih ditemui beberapa masalah yang menghambat laju sektor perkebunan. Diantaranya rendahnya produktivitas tanaman, status areal perkebunan yang berada di kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi serta budaya pekebun. Selain itu, maraknya isu deforestasi, lemahnya kelembagaan usaha, meningkatnya gangguan usaha perkebunan, inkonsistensi regulasi antara pusat dan daerah, serta hubungan hulu hilir yang belum terbangun dengan baik dan minimnya dukungan infrastruktur, turut andil dalam menghambat laju pembangunan perkebunan.  “Untuk itu, diperlukan sinergi dari setiap pemangku kepentingan untuk bisa satu persepsi, agar tercipta suatu upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada demi terciptanya pembangunan sektor perkebunan Kalteng yang lebih baik kedepannya,” jelasnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Sri Suwanto mengatakan, Sektor perkebunan merupakan bagian yang sangat penting bagi kesejahteraan daerah. Rencana induk perkebunan disusun ini pun bisa dijadikan sebagai pedoman dalam mensinergikan program dan rencana aksi antar sub sektor. Selanjutnya, dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang perkebunan, pihaknya bersama stakeholder lainnya berinisiatif untuk melakukan serangkaian kajian pendekatan juridiksi yang akan menyajikan database perkebunan secara landscape dalam bentang wilayah Provinsi Kalteng. “Kami berharap rancangan kajian tersebut bisa menjadi pertimbangan dalam penentuan komoditas unggulan perkebunan berdasarkan analisa kesesuaian lahan analisa ekonomi dan Cost Benefit analysis, serta analisa pertimbangan kondisi sosial dan pertimbangan pelestarian lingkungan yang saling berkaitan satu dengan lainnya,” pungkasnya.

 

 

(ERD/JJ)