Sinkronisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Jadi Kunci Sukses RKPD 2027

Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan agar pemerintah kabupaten/kota tidak memangkas anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, sektor kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang tidak boleh terdampak kebijakan efisiensi anggaran daerah. Ia menilai perlindungan jaminan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

“Kesehatan ini merupakan hal penting, jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat. Jangan BPJS yang kena efisiensi, yang lain saja. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok,” tegasnya. Rabu (4/3/2026).

Agustiar menekankan bahwa keberlangsungan program jaminan kesehatan sangat vital, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bergantung pada pembiayaan pemerintah. Ia berharap seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah tetap menjaga komitmen terhadap pembiayaan BPJS demi memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin tanpa hambatan.

(Deddi)

Palangka Raya – Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Kalimantan Tengah ditandai dengan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

Kolaborasi tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, serta perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalteng, Hajrianor.

Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem inovasi daerah yang kuat dan terintegrasi.

“Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem inovasi daerah yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tutup Linae. Rabu (4/3/2026).

Pemprov Kalteng optimistis, dengan kolaborasi lintas sektor yang solid, Kalimantan Tengah mampu tumbuh sebagai daerah yang maju, inovatif, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional melalui penguatan perlindungan dan hilirisasi kekayaan intelektual.

(Deddi)

Palangka Raya – Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di perguruan tinggi dinilai sebagai langkah konkret dalam membangun ekosistem inovasi yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa melalui Sentra KI, perguruan tinggi diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang dihasilkan dosen dan mahasiswa.

Selain itu, Sentra KI juga berperan dalam memberikan pendampingan kepada para peneliti, sekaligus mendorong peningkatan permohonan paten serta bentuk kekayaan intelektual lainnya.

“Melalui Sentra KI, hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah,” ujar Linae. Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, hilirisasi hasil riset menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi daerah. Dengan pengelolaan kekayaan intelektual yang baik, inovasi yang lahir dari perguruan tinggi dapat berkembang menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing, sehingga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.

(Deddi)

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan sebanyak 650 ribu jiwa masyarakat kurang mampu telah terakomodasi dalam sistem jaminan kesehatan melalui skema BPJS Kesehatan. Rabu (4/3/2026).

Dengan iuran yang ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi, Pemprov Kalteng meyakini seluruh warga tidak mampu di daerah tersebut telah masuk dalam cakupan perlindungan kesehatan nasional.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan akses layanan medis bagi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi warga kurang mampu yang terkendala biaya saat membutuhkan pengobatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan lanjutan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui jaminan layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

(Deddi)