Rakor HBKN Kalteng: Harga Cabai Turun, Disdagperin Temukan Dugaan Formalin pada Anggur Impor

Palangka Raya  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Timur menggelar Rapat Pleno Tahun 2026 sebagai langkah awal penyusunan program kerja percepatan akses keuangan di daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan di Muara Teweh ini dihadiri oleh Asisten Direktur Senior Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada.

Turut hadir pula perwakilan pemerintah daerah dari wilayah timur Kalteng, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Barhum Poderlin Girsang, Sekretaris Daerah Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, Murung Raya, serta para pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Kabupaten Barito Utara.

Rapat pleno ini menjadi momentum penting dalam merancang program kerja TPAKD Tahun 2026 yang bertujuan mempercepat perluasan akses keuangan secara merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mewakili Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis sebagai motor penggerak kolaborasi di daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan LJK sangat dibutuhkan agar program yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita harapkan akses keuangan inklusif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. OJK berkomitmen untuk terus mendorong penguatan peran TPAKD agar program inklusi keuangan di daerah berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” ujar Andrianto.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Barhum Poderlin Girsang menyampaikan bahwa rapat pleno ini juga menjadi ajang evaluasi atas pelaksanaan program TPAKD sebelumnya.

“Melalui forum ini, kita merumuskan langkah-langkah strategis yang selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah. Harapannya, lahir kebijakan yang konkret dan aplikatif sehingga TPAKD benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan,” jelasnya.

Rapat pleno kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antaranggota TPAKD Wilayah Timur, membahas berbagai isu strategis serta tantangan yang dihadapi dalam penyusunan program kerja tahun mendatang.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat inklusi keuangan daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di wilayah timur Kalimantan Tengah.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menyampaikan bahwa pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Gedung KONI serta sejumlah perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas pemerintah provinsi pada tahun 2026.

Juni Gultom menjelaskan, pembangunan RTH Gedung KONI dilaksanakan melalui kerja sama dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan saat ini progresnya hampir rampung. Peresmian RTH dijadwalkan dalam waktu dekat oleh Gubernur Kalimantan Tengah, setelah seluruh tahapan uji kelayakan selesai.

“Untuk RTH Gedung KONI, progresnya sudah hampir 100 persen. Saat ini kami fokus pada penyiapan fasilitas pendukung seperti area parkir dan lampu taman agar kawasan tersebut terang dan aman saat digunakan masyarakat. Peresmian akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Selain pembangunan RTH, PUPR Kalteng juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, baik wilayah barat, timur, maupun tengah Kalimantan Tengah. Beberapa ruas jalan yang menjadi sorotan antara lain kawasan Amin Jaya, Lingkar Luar Sampit, serta sejumlah jalan provinsi lainnya yang dinilai perlu penanganan segera.

Menurutnya, beberapa ruas jalan di wilayah selatan sudah selesai dikerjakan dan kini dalam kondisi baik serta dapat dilalui dengan lancar. Namun demikian, masih ada beberapa titik yang menjadi perhatian, termasuk di Kabupaten Lamandau.

Terkait kondisi jalan di Lamandau yang kerap mengalami kerusakan akibat aktivitas kendaraan berat perusahaan, Juni Gultom menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut, termasuk dengan Dinas Perhubungan. Saat ini, surat dari Gubernur masih dalam tahap persiapan sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan persoalan tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memastikan ruas-ruas jalan prioritas yang menjadi kewenangan provinsi mendapatkan penanganan maksimal demi mendukung konektivitas antarwilayah, khususnya jalur penghubung antara Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lamandau.

“Perbaikan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas kami agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang berjalan lancar,” tegasnya.

Dengan percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur tersebut, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Discominfosantik) memastikan kesiapan infrastruktur program Kartu Huma Betang. Plt. Kepala Discominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa saat ini program tinggal memasuki tahap pendistribusian di lapangan.

“Infrastruktur sudah siap. Sekarang kami fokus pada pembahasan teknis pendistribusian, termasuk pola kerja sistem yang akan dijalankan,” ujar Rangga.

Ia menjelaskan, peluncuran program ini memiliki cakupan luas dengan sekitar 1.500 titik distribusi yang harus dilayani. Karena itu, proses penerapan di lapangan perlu dilakukan secara cermat, terutama terkait validasi dan verifikasi data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Menurut Rangga, masyarakat tidak perlu khawatir jika merasa layak namun belum terdata. Pemerintah telah menyiapkan opsi pendaftaran dan jalur pelaporan, sehingga warga tetap memiliki kesempatan untuk diverifikasi.

“Kami paham ada masyarakat yang layak menerima tetapi belum masuk data pemerintah. Untuk itu kami siapkan ruang pengaduan dan pendaftaran. Nanti akan ada jadwal yang diumumkan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam proses pendataan. Penentuan kategori mampu atau tidak mampu mengacu pada indikator resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ukuran mampu dan tidak mampu itu ada indikatornya. Jadi masyarakat juga perlu jujur dengan kondisi masing-masing agar program ini adil dan tepat sasaran,” tambahnya.

Pemprov Kalteng berharap melalui Kartu Huma Betang, manfaat program dapat langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar sebatas akses sistem atau login semata. Saat ini, pembahasan teknis untuk beberapa lokasi lainnya masih terus dilakukan sebelum implementasi penuh di lapangan," pungkasnya.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, dalam kondisi aman. Kepastian tersebut disampaikan usai Tim Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalteng menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik strategis di Palangka Raya, Kamis (6/2/2026).

Kegiatan diawali dari titik kumpul di depan Bank BRI Jalan Ahmad Yani, kemudian dilanjutkan ke Pasar Besar, Pasar Kahayan, distributor serta pengecer LPG, hingga Gudang Bulog Palangka Raya.

Sidak tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng Agus Candra, perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Perum Bulog Kanwil Kalteng, Polda Kalteng, unsur TNI, serta lintas sektor terkait lainnya.

Yuas Elko menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan di Gudang Bulog, stok pangan strategis dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama empat hingga enam bulan ke depan. Stok beras medium di tingkat pedagang besar juga terpantau aman hingga memasuki bulan Ramadan.

“Secara umum ketersediaan pangan kita aman. Ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran,” ujarnya.

Meski stok relatif stabil, tim menemukan adanya kenaikan harga signifikan pada komoditas cabai rawit dan cabai merah. Saat ini harga berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram.

Selain itu, harga LPG subsidi 3 kilogram di tingkat pengecer juga menjadi sorotan. Di wilayah Kota Palangka Raya, harga tercatat mencapai Rp35.000 hingga Rp38.000 per tabung, bahkan di daerah pedalaman bisa menembus Rp50.000 sampai Rp60.000.

Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menghadirkan inovasi kebijakan penetapan harga LPG di tingkat pengecer berdasarkan jarak distribusi. “Perlu ada standar harga yang jelas dari pangkalan ke pengecer, menyesuaikan jarak angkut agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi borong atau panic buying dan tetap berbelanja sesuai kebutuhan. Pemprov Kalteng bersama TPID juga berencana menggelar pasar murah atau pasar penyeimbang guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng Agus Candra menambahkan, pihaknya memiliki tugas utama dalam pengawasan pangan segar, termasuk memastikan kelancaran pasokan dari luar daerah.

“Kami memastikan suplai pangan yang masuk ke Kalimantan Tengah aman dan sesuai regulasi. Fluktuasi harga menjelang Ramadan itu biasa terjadi, namun umumnya kembali stabil setelah satu minggu,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipatif agar harga kebutuhan pokok tidak melonjak tajam menjelang Idulfitri.“Kami pastikan menjelang Hari Raya Idulfitri dan hari besar keagamaan lainnya, kenaikan harga tetap terkendali dan tidak terlalu jauh dari harga normal,” tutup Agus.

(Era Suhertini)