Lewat Skema BPJS, Kartu Huma Betang Sejahtera Jamin Layanan Kesehatan Warga Kalteng di Luar Daerah

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi meluncurkan Program Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kurang mampu dan yang berada di wilayah pelosok desa. Kegiatan Bertemu di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah,Jumat (20/2/206).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng telah melakukan launching program dan per hari ini proses distribusi mulai berjalan bersamaan dengan verifikasi dan validasi lapangan.

“Program ini menargetkan 300.000 penerima. Skemanya satu kartu untuk satu keluarga, sehingga total ada 300.000 kartu yang akan disalurkan,” ujar Rangga.

Ia menjelaskan, proses pencetakan kartu telah selesai dan saat ini fokus pada distribusi. Pemerintah juga melibatkan relawan Huma Betang, Program Sosial Masyarakat (PSM), dan PKH yang dinilai berpengalaman dan profesional dalam penyampaian program hingga pengawasan di lapangan.

Untuk memastikan program tepat sasaran, evaluasi dan pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Diskominfosantik juga menyiapkan aplikasi khusus yang memungkinkan masyarakat melaporkan kondisi di lapangan, sekaligus memantau distribusi secara real time.

“Dengan aplikasi ini, kita bisa melihat progres harian penyaluran sehingga program benar-benar tepat sasaran dan tepat waktu,” tambahnya.

Pemerintah menargetkan seluruh kartu sudah terdistribusi sebelum Hari Raya Idulfitri, sesuai arahan Gubernur agar bantuan telah diterima masyarakat paling lambat satu minggu sebelum Lebaran. Multi Program Bantuan.Melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, masyarakat dapat mengakses berbagai program bantuan, di antaranya bantuan pangan dan bantuan tunai yang menjadi tahap awal implementasi.

Untuk bantuan pangan, nilai bantuan sebesar Rp150.000 dalam bentuk beras, gula, dan minyak goreng. Sementara bantuan tunai disiapkan sebesar Rp450.000 per penerima pada tahap awal penyaluran. KHBS termasuk dalam kategori bantuan sosial yang mencakup, Bantuang pangan, bantuan tunai, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan.

Selain itu, program ke depan juga akan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, hingga asuransi bagi petani dan nelayan, menyesuaikan hasil verifikasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek kesehatan, pemerintah memastikan dukungan anggaran tetap tersedia, termasuk melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan dinas kesehatan dan rumah sakit kabupaten/kota.

Distribusi bantuan tunai akan dilayani melalui Bank Kalteng, sementara bantuan pangan didukung oleh Bulog dengan pengaturan jadwal penyaluran per kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan target seluruh bantuan sudah tersalurkan ke seluruh wilayah Kalteng sebelum Hari Raya.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menggelar sosialisasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menjelang peluncuran resmi program pada 20 Februari 2026. Kegiatan bertempat Di Aula Arsena Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (18/2/2026). 

Dalam arahannya, gubernur menekankan bahwa penyaluran KHBS harus benar-benar menyasar masyarakat yang berhak. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, memaparkan mekanisme teknis penyaluran bantuan yang akan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC).

Menurut Rangga, penggunaan mesin EDC bertujuan menjamin proses klaim dan pencairan bantuan berlangsung transparan serta terdokumentasi dengan baik. Petugas penyalur akan memanfaatkan perangkat tersebut dalam melayani klaim Bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat.

Ia menjelaskan, mesin EDC memiliki sejumlah fitur penting, mulai dari menampilkan jenis bantuan, mencairkan dana, merekam log transaksi, hingga memblokir kartu apabila diperlukan.

“Seluruh transaksi tercatat dalam sistem sehingga memudahkan proses monitoring dan pengawasan di lapangan,” ujar Rangga.

Rangga menambahkan, fitur pemindaian kartu pada mesin EDC juga berfungsi memastikan keabsahan penerima bantuan. 

Dengan pencatatan digital tersebut, tingkat akuntabilitas meningkat dan potensi kesalahan dapat ditekan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Eddy Karusman, menyampaikan bahwa Bantuan Sosial Huma Betang diberikan dalam bentuk tunai maupun non-tunai kepada keluarga miskin dan rentan miskin.

Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan meliputi paket bahan pangan senilai Rp150.000 berupa beras premium 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan gula putih 1 kilogram. Selain itu, terdapat bantuan tunai sebesar Rp250.000 yang didistribusikan melalui Perum BULOG dan Bank Kalteng.

Program ini menargetkan sebanyak 279.434 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, dengan satu penerima pada setiap Kartu Keluarga.

Eddy menegaskan, penetapan penerima dilakukan berdasarkan data DTSEN atau melalui Keputusan Gubernur, dengan ketentuan belum menerima bantuan PKH, sembako, maupun BLT Dana Desa. Pemerintah kabupaten/kota bersama relawan Huma Betang berperan dalam proses verifikasi, validasi, pemantauan, hingga pelaporan berbasis koordinat lapangan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,"pungkasnya.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan kepesertaan pekerja di Kalimantan Tengah dengan menggandeng insan media. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Media Gathering bersama Kominfo serta media online dan cetak se-Kalimantan Tengah yang dikemas dalam nonton bareng di XXI Premier Duta Mall Palangka Raya, Kamis (18/2/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Adi Hendrata, menyampaikan bahwa tingkat kepesertaan pekerja di Kalimantan Tengah masih perlu ditingkatkan. Dari potensi sekitar 1,7 hingga 1,8 juta pekerja, baru sekitar 40 persen yang telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.“Masih banyak pekerja yang membutuhkan informasi dan perlindungan melalui program ini,” ujarnya.

Adi menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengelola lima program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Salah satu manfaat yang dinilai sangat dirasakan masyarakat adalah program beasiswa bagi anak peserta yang meninggal dunia. Dengan masa kepesertaan minimal tiga tahun, dua orang anak peserta dapat memperoleh beasiswa hingga lulus perguruan tinggi dengan total manfaat mencapai Rp174 juta.

“Iuran mulai dari Rp16.800 per bulan untuk dua program dasar. Ini sangat terjangkau, namun tantangan terbesar masih pada literasi dan kesadaran masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat bekerja sendiri dalam memperluas perlindungan. Peran media dinilai strategis untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat.

“Kami menyebutnya ‘perang udara’, bagaimana pesan program ini bisa tersebar cepat dan luas melalui pemberitaan rekan-rekan media,” katanya.

Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan berencana menyusun rencana kerja bersama media secara berkala, termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga keagamaan. Selain itu, terdapat program Sertakan, yaitu gerakan gotong royong untuk membantu pekerja informal yang belum mampu membayar iuran secara mandiri. 

Melalui program ini, masyarakat dapat mendaftarkan serta membayarkan iuran bagi satu atau dua pekerja informal.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta, baik untuk renovasi maupun pembelian rumah subsidi dan non-subsidi dengan suku bunga kompetitif dan tenor hingga 15 tahun.

Sepanjang tahun terakhir, total klaim yang telah dibayarkan di wilayah Kalimantan mencapai Rp4,9 triliun kepada ratusan ribu peserta yang mengalami risiko sosial ekonomi, mulai dari kecelakaan kerja, PHK, hingga kematian.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangkaraya, Subhan Adi Nugroho, menegaskan media merupakan mitra strategis dalam memperluas jangkauan informasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Masih banyak pekerja, khususnya di desa-desa dan pelaku UMKM, yang belum sepenuhnya terinformasi. Melalui kolaborasi ini, kami berharap perlindungan dapat semakin luas menjangkau seluruh lapisan pekerja,” tutupnya.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah resmi meluncurkan Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pengaduan bagi peserta didik. Peluncuran dilakukan di sela kegiatan penutupan Polisi Keamanan Sekolah (PKS) di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu (15/2/2026).

WBS merupakan sistem pelaporan yang dirancang untuk memberikan ruang aman bagi siswa dalam menyampaikan berbagai permasalahan di lingkungan sekolah, seperti perundungan (bullying), kekerasan, pelanggaran tata tertib, hingga berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa WBS merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap peserta didik.

“Kita ingin memastikan setiap anak di Kalimantan Tengah merasa aman di sekolah. Dengan WBS ini, siswa memiliki saluran resmi untuk melaporkan jika ada bullying atau gangguan lainnya. Ini bentuk keberpihakan kita kepada peserta didik,” ujarnya.

Menurut Reza, sistem ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di dunia pendidikan. Setiap laporan yang masuk nantinya akan ditindaklanjuti secara terukur dan profesional sehingga tidak ada lagi kasus yang terabaikan.

Ia menambahkan, pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan akademik, tetapi juga pada pembentukan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan berkarakter. Karena itu, seluruh sekolah diharapkan aktif mensosialisasikan WBS agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa.

Dengan diluncurkannya Whistleblowing System ini, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kenyamanan peserta didik, demi terwujudnya generasi unggul dan berintegritas di Bumi Tambun Bungai.

(Era Suhertini)