Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat meningkatkan keuangan daerah tanpa membebani masyarakat kecil.
Menurut Wagub, potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan antara lain pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi sektor swasta sebagai langkah strategis memperkuat PAD secara berkelanjutan.
“Pendapatan daerah harus ditingkatkan, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pajak dan kemudahan berusaha menjadi solusi agar pembangunan dapat terus berjalan tanpa membebani rakyat,” ujar Edy Pratowo. Senin (12/1/2026).
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung program pembangunan strategis dan pelayanan publik yang lebih efektif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
(Deddy)
Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menegaskan pentingnya langkah antisipatif oleh pemerintah daerah menyikapi penurunan APBD tahun 2026, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
Menurut Wagub, efisiensi anggaran menjadi kunci agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski ruang fiskal terbatas. Beberapa langkah konkret yang diterapkan antara lain pengurangan belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana perkantoran.
“Kita harus bijak dan selektif dalam pengelolaan anggaran. Efisiensi pada belanja-belanja nonprioritas menjadi bagian dari strategi agar program pembangunan strategis tetap dapat berjalan,” ujar Edy Pratowo. Senin (12/1/2026).
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mendorong disiplin anggaran, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
(Deddy)
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi penurunan APBD tahun 2026 dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Senin (12/1/2026).
Upaya ini dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar kontribusi kedua sumber keuangan tersebut dapat lebih maksimal dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Dengan optimalisasi PAD dan peran BUMD, Pemprov Kalteng berharap dapat menekan ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan efektif meski anggaran daerah terbatas. Pendekatan ini juga menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
(Deddy)
Palangka Raya – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa penurunan APBD tahun 2026 berdampak langsung pada penyesuaian belanja daerah.
Menurutnya, belanja rutin dan nonprioritas otomatis dikurangi, sementara anggaran difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti pelayanan publik dan proyek strategis.
“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian difokuskan pada pelayanan publik dan proyek strategis,” jelas Leonard S. Ampung. Senin (12/1/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak menghambat pembangunan esensial dan peningkatan kualitas layanan pemerintah. Dengan pengelolaan yang lebih selektif, Pemprov Kalteng berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan serta manfaat nyata bagi masyarakat.
(Deddy)