Polsek Pahandut Sigap Padamkan Karhutla di Kawasan Jalan Tingang XXII

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi bersama seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang berpotensi meningkat pada puncak musim kemarau.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, saat memimpin Apel Siaga Karhutla yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (6/8/2026).

Apel tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Soeseno, S.Hut., M.Si., Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, unsur Forkopimda, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin, Ketua PW GP Ansor Kalimantan Tengah Arjoni, jajaran Banser, serta para peserta apel.

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

Karena itu, menghadapi kondisi musim kemarau dengan potensi Karhutla yang masih tinggi, Gubernur meminta seluruh pihak tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi lebih mengedepankan upaya pencegahan dan deteksi dini.

“Pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak sebelum api membesar dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur secara khusus mengajak kader Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Tengah.

GP Ansor dan Banser diharapkan dapat menjadi bagian dari kekuatan masyarakat dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi titik api, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar, serta mendorong semangat gotong royong dalam menjaga hutan dan lahan.

Menurut Gubernur, keterlibatan organisasi kepemudaan dan masyarakat menjadi sangat penting karena pencegahan Karhutla membutuhkan kerja bersama dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Wilayah GP Ansor Kalimantan Tengah yang telah menggelar Apel Siaga Karhutla. Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dukungan dan kepedulian masyarakat dalam membantu pemerintah mengendalikan ancaman kebakaran hutan dan lahan.

“Sinergi pemerintah, aparat, organisasi masyarakat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Dengan kebersamaan, kita dapat menjaga Kalteng agar tetap aman dari ancaman Karhutla,” ujarnya.

Selain apel siaga, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada masyarakat yang terdampak Karhutla. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus komitmen pemerintah bersama berbagai pihak dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Melalui Apel Siaga Karhutla ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat semakin meningkat. Upaya pencegahan di tingkat lapangan diharapkan dapat dilakukan secara konsisten sehingga potensi Karhutla dapat ditekan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat dapat diminimalkan.

Kalimantan Tengah pun terus mendorong semangat kolaborasi dan gotong royong sebagai kekuatan utama dalam menjaga hutan dan lahan, sekaligus melindungi kesehatan serta masa depan masyarakat Bumi Tambun Bungai.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian yang digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (6/8/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma I Bidang Pertanian yang merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kementerian Pertanian, dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Program tersebut menjadi bagian dari implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sekaligus mendukung Program Strategis Nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan swasembada pangan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana, menegaskan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan pendidikan vokasi pertanian. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu mencetak sumber daya manusia pertanian yang kompeten serta siap bekerja di lapangan.

Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma I Bidang Pertanian dirancang dengan kurikulum yang menitik beratkan pada praktik, yakni 70 persen praktik dan 30 persen teori. Para peserta akan dibekali keterampilan pertanian modern, mulai dari budidaya tanaman hingga pengoperasian alat dan mesin pertanian, sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Sebagai lokasi praktik lapangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan kawasan Dadahup, Kabupaten Kapuas, yang merupakan salah satu wilayah strategis pengembangan pertanian di Kalimantan Tengah. Melalui praktik langsung di lapangan, peserta diharapkan mampu menguasai teknik pertanian modern sekaligus memahami pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Program ini juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi lahan pertanian dan program cetak sawah rakyat seluas 26.437 hektare di Kalimantan Tengah. Selain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian, program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mendorong generasi muda untuk bergabung dalam Brigade Pangan sebagai bagian dari upaya regenerasi petani. Kehadiran petani milenial yang inovatif, adaptif terhadap teknologi, dan mampu mengelola pertanian modern diyakini menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan Kementerian Pertanian, Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma I Bidang Pertanian diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia pertanian yang unggul, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Kalimantan Tengah dan Indonesia,"Tutupnya.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (6/8/2026). 

Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla yang diperkirakan meningkat seiring puncak musim kemarau.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan api, tetapi berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, keberlangsungan ekonomi, hingga masa depan generasi mendatang.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kalimantan Tengah saat ini masih berada pada puncak musim kemarau dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Karena itu, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan.

"Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan api, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, keberlangsungan ekonomi, dan masa depan generasi kita," ujar Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mempercepat upaya pencegahan, meningkatkan respons saat terjadi kebakaran, sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

"Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama dan koordinasi yang kuat antarpihak, kita dapat melakukan pencegahan lebih dini serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan," katanya.

Agustan menjelaskan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui jajaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli rutin, pemantauan kawasan rawan, serta memastikan personel dan peralatan selalu siap menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar maupun tindakan lain yang dapat memunculkan titik api.

"Peran masyarakat sangat penting. Mari kita bersama-sama menjaga hutan dan lahan agar tetap aman sehingga Kalimantan Tengah dapat terhindar dari dampak karhutla," ajaknya.

Melalui Apel Siaga Karhutla 2026 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semangat kebersamaan dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat sehingga upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif, menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kesehatan dan keselamatan

masyarakat,"Pungkasnya.

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Soeseno, S.Hut., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di GOR Indoor Serbaguna Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).

Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa dan kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, para bupati dan wali kota, camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran Plt. Kepala Disbudpar Kalteng dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah secara terpadu.

Sinergi hingga tingkat desa dan kelurahan dinilai penting karena menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah sekaligus pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam konteks kebudayaan dan pariwisata, koordinasi lintas pemerintahan juga memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan potensi daerah, pelestarian budaya lokal, serta penguatan destinasi wisata yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal masyarakat.

Melalui Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin solid antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan sehingga berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

(Era Suhertini)