Presiden Jokowi: Indonesia Adalah Negara Berkembang Pertama Yang Menjadi Presidensi G20

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera melakukan antisipasi terjadinya banjir yang semakin parah. 

Sigit mendorong agar instansi terkait dapat mulai menata dan melakukan pemeliharaan semua saluran irigasi maupun drainase yang ada di Kota Cantik, khususnya di lingkungan perumahan. 

“Tingginya intensitas curah hujan di Kota Palangka Raya belakangan ini, harus disikapi oleh pemerintah kota terutama instansi teknis untuk segera menata dan merawat semua saluran irigasi maupun drainase,” ujar politisi PDI-Perjuangan ini, Kamis 2 Desember  2021.

Ia mencontohkan tingginya genangan air di seputaran Jalan Cempaka Palangka Raya saat hujan lebat beberapa waktu lalu. Itu semua lebih disebabkan saluran drainase tidak mengalir lancar karena tidak dibersihkan.

“Maka itulah, untuk saluran drainase atau irigasi di dalam kota harus secara rutin dibersihakan sehingga tidak terjadi banjir. Program penanggulangan irigasi harus berjalan maksimal dan diimbangi anggaran yang memadai,” tambahnya.

Terlebih saat ini disampaikannya sejumlah wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Palangka Raya mengalami banjir, khususnya di wilayah bantaran sungai, semuanya lebih dikarenakan tingginya intensitas curah hujan yang membuat air sungai meluap. 

“Saya harapkan pemerintah kota melakukan penanggulangan bencana secara maksimal. Baik dalam pelayanan bantuan, kesehatan khususnya bagi warga korban banjir,” pungkas Sigit.

(Deddi)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) turut melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hibah ternak sapi di wilayah setempat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Sunarti, mengatakan, selain meminta dukungan dan pengawalan dari Inspektorat, pihaknya juga melibatkan Kejaksaan.

“Kami minta pengawalan Kejaksaan maupun Inspektorat, karena ternak sapi tidak murah. Kalau pengelolaan di lapangan salah maka semua rugi, baik negara maupun masyarakat. Untuk itu guna meminimalisir kesalahan, kami bekerja sama dengan APH,” kata Sunarti, Kamis 2 Desember 2021.

Disampaikannya, baik Kejaksaan maupun Inspektorat lebih kepada teknis administrasi pelaksanaannya, sehingga dapat dipastikan semua terlaksana sesuai ketentuan dan benar-benar dipastikan terealisasi serta sampai sesuai sasaran.

Adapun teknis pengajuan bantuan hibah diantaranya, disampaikan oleh petani/peternak kepada instansi terkait di masing-masing kabupaten dan kota.

Selanjutnya dilakukan perencanaan anggaran dan setelah tersedia maka akan direalisasikan, namun sebelum itu, kabupaten dan kota menetapkan SK CP/CL, yakni para peternak penerima manfaat.

“Kami akan memverifikasi kelompok tani yang diusulkan sudah terdata atau tidak dalam data simluhtan atau sistem informasi penyuluhan pertanian, sehingga petani/peternak penerima dipastikan tidak abal-abal,” tegasnya.

Sunarti menuturkan, pada 2021 ini pelaksanaan bantuan hibah ternak sapi di Kalteng mencapai sekitar 640 ekor yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota

(Deddi)

PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Sigit K. Yunianto mengatakan untuk mencegah korupsi dalam reformasi birokrasi diperlukan tiga sektor prioritas. Ketiga sektor prioritas dalam hal pencegahan korupsi tersebut terdiri dari, sektor perizinan tata niaga, keuangan negara atau keuangan daerah, dan sektor penegakan hukum reformasi birokrasi.

“Berdasarkan perpres 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, maka tiga sektor prioritas itu harus diperhatikan oleh pemerintah daerah,” kata Sigit, Kamis 2 Desember 2021. Lebih lanjut Sigit mengatakan reformasi birokrasi terus dijalankan sejak dibentuk Perpres 81/2010 tentang Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025.

Salah satu cara untuk mewujudkan itu semua diperlukan zona integritas sebagai aspek penting pencegahan korupsi di pemerintahan. Ditambahkannya bahwa pihaknya dari legislatif akan terus mendukung upaya Pemko dalam mewujudkan wilayah bersih dari korupsi, sesuai dengan tupoksi dewan.

“Lembaga legislatif terus mendorong agar Pemerintah Kota Palangka Raya fokus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien. Termasuk pelayanan publik yang berkualitas,” pungkas politisi PDI Perjuangan ini. 

(Deddi)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada para Bupati/Wali Kota se-Kalteng, para Kepala Dinas dan Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal Pusat, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu 2 Desember 2021.

Kegiatan ini dirangkai dengan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah se-Kalteng TA 2021. Sugianto Sabran menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-Kalteng, agar seluruh dokumen DIPA Kabupaten/Kota se-Kalteng tahun 2022 segera diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing Kabupaten/Kota se-Kalteng.

“Sesuai dengan arahan Presiden RI saat penyerahan DIPA 2022 di Istana Negara tanggal 29 November 2021 lalu, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan, seperti Covid-19 masih menjadi ancaman bagi dunia, dan Negara Indonesia khususnya di Provinsi Kalteng, untuk itu kita harus tetap waspada melalui penegakan Protokol Kesehatan dan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) harus tetap dilakukan secara masif, serta target vaksinasi 2 tahap harus tercapai,” jelas Sugianto.

Semua Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2022 di Provinsi Kalteng, diharapkan agar paling lambat bulan Desember 2021 sudah harus melaksanakan proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pekerjaan fisik sudah bisa dimulai pada bulan Januari 2022.

“Kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi, agar segera menyampaikan usulan Pejabat Pengelola Anggaran Tahun 2022 di Provinsi Kalteng melalui Bappedalitbang. Kepada seluruh Bupati/Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 untuk dapat dipacu serapan anggarannya, sesuai dengan yang direncanakan,” pungkas Sugianto.

Selanjutnya, Sugianto imbau seluruh Bupati/Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 harus bebas dari praktek-praktek yang berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan juga bekerjasama dengan Bank Kalteng.

Bank Kalteng juga harus meningkatkan kinerjanya dalam penggunaan teknologi dan layanan kepada nasabah, sehingga bisa sejajar dengan Bank lain seperti Mandiri, BNI dan BRI. Terakhir, Kepada Bupati/Wali Kota agar fokus pada penanganan Covid-19 dan lakukan terobosan dan inovasi yang berdampak luas bagi masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dengan memanfaatkan potensi di wilayah masing-masing.

(Deddi)