Pengadilan Negeri Palangka Raya Tangani 800 – 1.000 Perkara per Tahun, Kasus Narkotika Dominasi Tindak Pidana

Palangka Raya – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) membeberkan progres pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk tahun 2026. Ketua Bapemperda, Khemal Nasery, mengungkapkan bahwa terdapat belasan Raperda yang telah dijadwalkan, baik yang berasal dari inisiatif dewan maupun agenda rutin. 

Dalam keterangannya, Khemal merinci bahwa terdapat 10 Raperda inisiatif yang berasal dari usulan pihak DPRD, serta 3 Raperda rutin yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni, APBD Perubahan, dan laporan pertanggungjawaban. 

"Tahun 2026 ini kita sudah ada dua,  totalnya ada 10 Raperda inisiatif dari DPRD, dan tiga itu adalah Raperda rutin tentang APBD Murni, APBD Perubahan, dan APBD Pertanggungjawaban. Itu sudah rutin," ujar Khemal saat diwawancarai. 

Kendati demikian, Khemal menyebutkan bahwa ada satu Raperda pada tahun 2026 yang terpaksa ditarik kembali dari proses pembentukan. Penarikan tersebut dilakukan karena materi dalam Raperda itu dinilai bersinggungan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

"Untuk 2026 ada satu Perda yang ditarik karena berkaitan dengan aturan di atasnya. Perda itu kan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, maka kita cabut dan sesuaikan dengan regulasi yang ada agar bisa dilaksanakan tanpa melanggar aturan," jelasnya. 

Lebih lanjut, Khemal juga memaparkan beberapa substansi pokok yang menjadi isi dari Raperda tersebut, di antaranya berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual serta data kelurahan berbasis data presisi. Dengan adanya penyesuaian regulasi ini, Bapemperda berharap seluruh produk hukum daerah yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak berbenturan dengan hukum tingkat nasional. 

(Olivia Teja)

PALANGKA RAYA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mendorong penerapan penggunaan bahasa Dayak Ngaju sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah di lingkungan sekolah. Salah satu gagasan yang disampaikan ialah menetapkan hari tertentu bagi siswa untuk wajib menggunakan bahasa Dayak dalam kegiatan di sekolah.

Gagasan tersebut disampaikan Khemal saat ditemui seusai Sidang Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (12/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyinggung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Kekayaan Intelektual serta pentingnya menjaga keaslian bahasa yang digunakan masyarakat Kota Palangka Raya.

Menurut Khemal, penggunaan bahasa daerah dalam muatan lokal pendidikan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Ia menilai bahasa Dayak Ngaju relevan untuk diterapkan karena digunakan secara umum oleh masyarakat Kota Palangka Raya.

“Bahasa yang dipakai oleh masyarakat Kota Palangka Raya pada umumnya itu Dayak Ngaju. Nah, itu saja yang kita terapkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan bahasa Dayak Ngaju dapat dilakukan melalui program muatan lokal (mulok) yang telah tersedia di sekolah-sekolah. Ke depan, sekolah dapat menetapkan hari tertentu sebagai waktu wajib berbahasa Dayak bagi para siswa.

(Olivia Teja)

PALANGKA RAYA – Wajah pembangunan Kota Palangka Raya bersiap memasuki babak baru yang lebih modern. Tidak lagi sekadar mengandalkan perencanaan konvensional, Kota Cantik kini bertransformasi menuju era kepemimpinan berbasis basis data cerdas yang dimulai dari titik terdepan yaitu tingkat kelurahan.

Langkah strategis ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya terkait penyampaian Pidato Pengantar Ketua DPRD mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (12/10/2026).

Raperda Data Kelurahan Presisi hadir bukan sekadar sebagai instrumen regulasi, melainkan sebagai peta navigasi masa depan bagi alokasi anggaran dan program kemasyarakatan. Dengan sistem ini, kebutuhan mendasar warga di tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga kelurahan akan terekam secara sistematis, akurat, dan terkini

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menekankan bahwa penguatan informasi dari akar rumput adalah kunci utama untuk menghadirkan keadilan pembangunan. Ketika data di tingkat bawah terintegrasi secara utuh, setiap kebijakan daerah akan benar-benar menyentuh realitas yang dibutuhkan warga.

Inovasi tata kelola berbasis data presisi ini mendapat pengawalan penuh dari lembaga legislatif. DPRD Kota Palangka Raya menyatakan komitmennya untuk mengawal pembahasan Raperda bersama pihak eksekutif hingga tahap legalisasi dan implementasi di lapangan.

Sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan tidak berhenti di meja regulasi, melainkan segera berdenyut hingga ke tingkat RT dan kelurahan. Langkah ini menjadi momentum penting bagi Palangka Raya untuk membuktikan diri sebagai kota yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga matang dan presisi dalam mengelola setiap jengkal potensi demi kesejahteraan warganya.

(Olivia Teja)

PALANGKA RAYA — Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mendorong percepatan penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Kelurahan Presisi. Kehadiran regulasi ini dinilai sangat vital untuk mentransformasi tata kelola data pembangunan di tingkat tapak.

Subandi menjelaskan,  saat ditemui usai memimpin rapat  Paripurna  mendengarkan  pidato pengantar ketua DPRD tentang 2  Raperda,  bertujuan memperkuat akurasi dan validitas data yang dihimpun langsung dari tingkat kelurahan. Data yang presisi menjadi fondasi utama agar seluruh program perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya tepat sasaran serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Senin (12/10/2026 ).

"Penguatan data dari tingkat bawah sangat mendasar. Dengan Data Kelurahan Presisi, setiap kebijakan pembangunan maupun penyaluran anggaran Pemkot dapat didasarkan pada kondisi riil di lapangan, sehingga meminimalkan potensi ketidaktepatan sasaran," ujar Subandi.

Melalui sistem pemerintahan berbasis data presisi ini, Pemkot Palangka Raya diharapkan memiliki basis data tunggal yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sekaligus menjadi sarana evaluasi efektivitas program daerah di berbagai sektor, mulai dari penanganan kemiskinan, infrastruktur pemukiman, hingga pelayanan publik dasar.

DPRD Kota Palangka Raya berkomitmen untuk mengawal pembahasan Raperda ini bersama pihak eksekutif agar dapat segera disahkan dan diimplementasikan oleh jajaran pemerintah daerah hingga ke tingkat rukun tetangga dan kelurahan.

(Olivia Teja)