Berita Lain
news
Barut

DPRD Barut Rapat Paripurna I Dalam Rangka Penyampaian KUA dan PPAS TA 2025

MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara,menggelar rapat paripurna I dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati Barito Utara terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025, di gedung DPRD setempat, Senin (15/7/2024). 

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara Ir Hj Mery Rukaini dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD H Parmana Setiawan, Wakil Ketua II DPRD Sastra Jaya, Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis, Pj Sekda Drs Jufriansyah, anggota DPRD, mewakili unsur FKPD, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.

“Pada hari ini agenda DPRD Barito Utara yaitu rapat paripurna I dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati Barito Utara terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2025,” kata Ketua DPRD Hj Mery Rukaini saat membuka rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna tersebut dilakukan penyerahan Pidato Pengantar dan Materi Rapat dari Pj Bupati Barito Utara kepada Pimpinan DPRD sekaligus Penandatangan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025.  

Sebelum dilaksanakan Penyerahan Ketua DPRD menyampaikan bahwa dalam rangka memenuhi penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) oleh KPK RI sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 713.1/280/ITKAB.IV/2024 mengenai Atensi “Pemenuhan Aksi MCP pada Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Serta dalam upaya pencegahan korupsi maka dalam kesempatan ini akan dilakukan Penandatangan Pakta Integritas dalam rangka Penyusunan dan Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2025 antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD,” kata Ketua DPRD Hj Mery Rukaini. 

Usai penandatanganan Pakta Integritas, Hj Mery Rukaini mengatakan atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Pj Bupati Barito Utara, Pj Sekretaris Daerah, Unsur Unsur FKPD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah serta seluruh undangan yang telah berkenan mengikuti seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna pada pagi hari ini dari awal sampai selesai.

(Syarbani)

 

news
Katingan

Pemda Tindaklanjuti Janji Presiden Saat Kunker di Kasongan

KATINGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan minta, Pemerintah Daerah tindaklanjuti janji Presiden Joko Widodo terkait jalan Kerengpakahi menuju Kampung Melayu.

Dikatakan Tony Yosepta, apa yang ditanyakan awak media kepada Presiden Joko Widodo tentang jalan Kerengpakahi-Kampung melayu, perlu dikawal karena, Presiden mengatakan akan meminta Kementerian PUPR untuk mengecek jalan tersebut.

“Ini sinyal yang bagus dan jawaban langsung diberikan Pak Presiden, tetapi kalau tidak di kawal dan tidak ditindaklanjuti Pemda terutama dinas PUPR, bisa saja ini berlalu,” Ungkap Anggota DPRD Tony Yosepta. Senin (16/07/2024).

Diakui Tony, dengan APBD yang terbatas, tentu Pemda Katingan tidak mampu membangun jalan tersebut sekaligus, selain pembangun secara bertahap namun lewat kunjungan kerja Presiden, dan masyarakat pada umumnya telah mengetahui jika Presiden Joko Widodo siap membantu,

“Kapan lagi kita bisa merasakan secara langsung bantuan presiden soal infrastruktur jalan kalau bukan sekarang, namun ini juga tergantung Pemda, kami DPR hanya mengingatkan,” Tandasnya. 

(Novryanto)

 

news
P. Raya

Gebuk Mafia Tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang, Selamatkan Potensi Kerugian Rp3,41 Triliun

PALANGKA RAYA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Dua kasus kejahatan pertanahan ini dibeberkan dalam konferensi pers yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah pada Senin (15/07/2024).

Para mafia tanah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,417 triliun.

"Pemberantasan mafia tanah penting karena semangat kita untuk bisa menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di negeri kita. Sekaligus kita ingin meyakinkan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan kepada para investor,” jelas  Menteri AHY.

Dalam hal ini, Menteri AHY juga mengapresiasi kerja empat pilar dalam memberantas mafia tanah, yakni Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah. “Kami ingin benar-benar meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terutama jajaran kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan karena kita ingin memberantas mafia tanah sampai dengan ke akar-akarnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pengungkapan kasus mafia tanah sama saja dengan menjamin kepastian hukum, sehingga meningkatkan keamanan investasi dan mendukung ekonomi nasional. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah membantu melaporkan kejahatan pertanahan yang dialami.

“Ini semua berkat komitmen kami, kerja sama yang kokoh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah serta kejaksaan dan anggota sekalian, sehingga ini dapat kita laksanakan. Ini menjadi motivasi bagi kami Polda Jawa Tengah bahwa dalam rangka ikut serta menegakkan hukum serta membangun perekonomian Indonesia,” kata  Kapolda Jawa Tengah.

Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Arif Rachman yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa mafia tanah di Jawa Tengah berasal dari semua lini termasuk dari tokoh intelektual. Kerugian yang dialami tidak hanya dari nilai tanah, namun juga melihat nilai pajak dan potensial tanah yang berada dalam kawasan industri.

“Kita juga mengembalikan pajak bahkan potensial lost Ini yang paling penting kalau dari objek tanah mungkin terlihat Rp100 miliar, tapi pajak juga besar, belum lagi ini yang paling penting berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2022 bahwa kawasan Grobogan akan menjadi kawasan Industri. Investasi ini yang akan menyerap ribuan pekerja, namun mati karena mafia tanah,” papar Arif Rachman.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam konferensi pers ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama. Turut hadir, perwakilan Kabareskrim Polri; perwakilan gubernur, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. 

(Era Suhertini).

news
P. Raya

PT. Dasa Intiga sikapi rusaknya poros jalan Pujon-Marapit-Buhut jaya

PALANGKA RAYA - Poros jalan lintas desa Marapit-Buhut Jaya yang rusak sepanjang tahun 2024 terutama dari km19 sampai km 1, dinilai menjadi salah satu persoalan serius, akhirnya disikapi PT. Dasa Intiga sebagai pemegang hak untuk jalan produksi yang sudah sekitar 50 tahun berproduksi.

Bersamaan dengan dikeluarkannya surat dari  PT.Dasa Intiga terkait ketertiban penggunaan jalan yang menyatakan;

1.Jalan dari km 1 Marapit tujuan km 28 Buhut merupakan jalan PT.Dasa Intiga yang digunakan untuk kepentingan masyarakat,yang dipelihara oleh PT,Asmin Bara Bronang dalam rangka CSR.

2. PT.Dasa Intiga tidak pernah dan tidak akan memberikan ijin untuk Perusahaan lain mengangkut kayu atau Log yang berakibat rusaknya jalan tersebut,sehingga aktifitas masyarakat menjadi tetganggu.

3. Terhadap jalan tersebut pihaknya meminta agar masyarakat,tokoh masyarakat,Kepala Desa dan desa desa yang menggunakan jalan tersebut,untuk menjaga agar tidak terjadi perambahan hutan,kebakaran hutan dan lain lain yang mengakibatkan rusaknya hutan di jalan tersebut.

Maka pada Senin 15 Juli 2024 pukul 08.00 bertempat di Kantor Desa Marapit Kapuas tengah Kab.Kapuas Kalimantan Tengah, diadakanlah pertemuan secara terbuka antara warga,pemerintah Desa Marapit,perwakilan PT.Dasa Intiga dan perwakilan PT Bina Sarana Sawit Utama.

Dalam pertemuan tersebut,Kepala Desa Marapit mengatakan "Perbaikan dan pemeliharaan jalan poros Marapit-Buhut Jaya mulai dari km 19 sampai km 1 dan dari km 1 sampai Pujon sebrang di wilayah Desa Binaan PT. Dasa Intiga, yang dilakukan oleh PT.Dasa Intiga sebagai kontraktor bekerja sama dengan beberapa perusahaan batubara di wilayah Desa Buhut dan sekitarnya yang membiayai perbaikan dan perawatan jalan melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) dihentikan di  awal tahun 2024 hingga saat ini.

Kepala Desa Marapit menambahkan, "Adapun penghentian perbaikan dan perawatan poros jalan yang dilakukan oleh pihak pengelola dana CSR,diduga kuat karna ada pihak pihak lain dalam hal ini pihak pengusaha kayu olahan dan pengusaha kayu mentah/LOG,yang menggunakan jalan tersebut tanpa ijin dan tanpa memperhatikan kondisi jalan yang masih dalam perbaikan dan perawatan.

"Dikarenakan penghentian perbaikan dan perawatan jalan oleh pihak CSR,selama ini pihak desa melakukan perawatan jalan dalam bentuk penimbukan pasir terutama yang berada di wilayah pemukiman,secara mandiri baik tenaga maupun dana dengan menggandeng pengusaha lokal, dan memang kita sama sama melihat hasilnya yang tidak maksimal" ungkap  Kepala Desa Marapit.

Terkait kayu log yang dirasa sebagai pemicu awal permasalahan rusaknya poros jalan Marapit-Buhut,Kepala Desa Marapit juga mengatakan sekaligus pertanyaan, kepada perwakilan PT,Bina Sarana Sawit Utama Ragil Askep PT. BSSU.

"PT. BSSU memiliki limbah berupa kayu yang ada di wilayah yang mereka bebaskan yang keluar melalui poros jalan ini, Itulah yang sebenarnya menjadi awal pemicu jadi kami ingin bagaimana ini nanti, supaya sebagai pegangan karena kita dituntut karena kayu itu keluar dari daerah kita Jadi bagaimana perusahaan menyikapi hal tersebut.

Karena kita memang didesak mereka PT. Dasa Intiga,dan juga agar dapat mereka jadikan acuan untuk kembali melanjutkan perbaikan dan perawatan jalan" imbuh Kepala Desa Marapit

"Yang terpenting ada 3 poin tuntutan kami terhadap PT. BSSU yaitu :

1. Perusahaan bersedia meluangkan waktu duduk satu meja dan bersama sama mencari jalan keluar permasalahan ini secepatnya dalam waktu 3 hari;

2. Menghentikan pengangkutan muatan berat yang melintasi jalan yang rusak;

3. Bersedia membantu Desa dalam melakukan perbaikan dan perawatan jalan.

"Atau kami nanti buat pernyataan bahwa tidak memberikan ijin kepada PT. BSSU khususnya untuk mengangkut kayu log melewati jalan tersebut" tegas Kepala Desa Marapit 

Menanggapi pertanyaan dan pernyataan Kepala Desa Marapit,Ragil sebagai perwakilan PT. BSSU mengatakan "pimpinan PT. BSSU saat ini lagi berusaha berkordinasi dengan pihak PT. Dasa Intiga terkait permasalahan jalan ini, dan untuk saat ini kegiatan pengangkutan log sudah kita stop.

"Sebenarnya untuk konsep limbah log ini, kami dituntut oleh pemerintah untuk mengembalikan sumber daya yang ada ke pemerintah,dan itu sudah disepakati oleh kontraktor sebagai pengelola,"Jelas Ragil

Terkait limbah log,salah satu warga juga mengeluhkan tentang tidak adanya kompensasi untuk desa.  Kalau saja perusahaan memberi sedikit saja kompensasi untuk desa, uangnya  bisa buat tambahan memperbaiki poros jalan Marapit Pujon.

(Era Suhertini)