Luncurkan Jersey Soekarno Run 2026, PDIP Ajak Pemuda "Berlari di Atas Kaki Sendiri"

Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Teweh Timur Tahun 2027 yang secara resmi dibuka oleh H. Shalahuddin, bertempat di Aula Serbaguna Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kamis (05/02/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat serta menjadi sarana untuk menyelaraskan aspirasi pembangunan desa dan kelurahan dengan kebijakan pemerintah daerah.

“Musrenbang ini adalah wadah penting untuk memastikan bahwa setiap usulan pembangunan benar-benar berasal dari kebutuhan riil masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas Infrastruktur sebagai landasan dan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Program-program tersebut menjadi pedoman utama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Sebelas program unggulan dan dua belas program prioritas infrastruktur ini menjadi fondasi pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh usulan dari kecamatan harus diselaraskan dengan program tersebut agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Musrenbang yang juga Plt. Camat Teweh Timur, Mundawan, S.T., M.S., dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Teweh Timur adalah untuk merumuskan skala prioritas pembangunan berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kecamatan Teweh Timur, sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat serta memberikan vitamin A secara simbolis sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat di Kecamatan Teweh Timur.

Kegiatan Musrenbang dilanjutkan dengan paparan usulan skala prioritas pembangunan Kecamatan Teweh Timur Tahun 2027 yang dipimpin oleh Asisten II Setda Barito Utara, B.P. Girsang. Selanjutnya dilakukan pembahasan bersama melalui sesi diskusi dan tanggapan dari perangkat daerah terkait serta perangkat kecamatan, guna menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan kebijakan serta prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) Kecamatan Teweh Timur Tahun 2027, prioritas pembangunan difokuskan pada pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar serta infrastruktur desa, meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, penyediaan sarana air bersih, peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, keagamaan, penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan jaringan komunikasi dan informatika, yang tersebar di seluruh desa se-Kecamatan Teweh Timur.
(Ummi/Grescela)

Dok :Wawan_Diskominfosandi2026

Muara Teweh  - Menyambut HUT ke-18, Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Barito Utara, melaksanakan bhakti sosial dengan membagikan sembako  kepada warga. Sembako itu terdiri dari, beras dan minyak goreng dibagikan kepada warga di halaman kantor jalan A.Yani Muara Teweh,Kamis (5/2/2026).

Ketua DPC Partai Gerindra Barito Utara, DR.H. Tajeri didampingi sekretaris Mustafa Joyo Muhtar mengatakan, puncak peringatan hari ulang tahun partai Gerindra jatuh pada 6 Pebruari.

Namun kegiatan yang dilaksanakan dimulai pada hari ini yakni pembagian 2,5 ton beras premium dan minyak goreng. Kemudian pada hari puncak peringatakan dilaksanakan pembagian gas elpiji 3 kilogram.

Sebelum pembagian  beras dan minyak goreng telah dibagikan kupon kepada warga masyarakat Muara Teweh. 

"Untuk warga kurang mampu berikan kupon secara gratis, tapi untuk yang dianggap mampu diberikan separuh harga,"kata Tajeri.

Dikatakannya, untuk tabung gas elpiji 3 kilogram masyarakat hanya membayar 20 ribu pertabung. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada jumat saat puncak HUT Partai Gerindra.

Dijelaskan Tajeri selain kegiatan HUT Partai Gerindra setiap hari Jumat juga dilaksanakan Jumat berkah.

"Sesuai dengan arahan ketua umum bapak Prabowo yang juga presiden Indonesia setiap DPC harus melaksanakan kegiatan ini. Hal tidak lain guna membantu warga sekitar,"katanya.

(Mardedi)

Palangka Raya - Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. , membuka secara langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Asistensi Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Polda Kalteng, bertempat di Aula Arya Dharma, Mapolda setempat, Rabu (4/2/2026). 

Hadir dalam kegiatan, Auditor Kepolisian Madya TK.I Itwasum Polri, Kombes Pol Moh. Hidayat, selaku ketua tim, Irwasda Polda Kalteng Kombes Pol Dr. Benny Ganda Sudjana, serta para pejabat utama Polda dan seluruh peserta Monev.

Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng menekankan terkait pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi untuk kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Hal inilah yang menjadi kunci, sebagai upaya kita mewujudkan Polri yang Presisi terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian," ujar Kapolda.

Irjen Iwan juga berpesan kepada jajarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanganan pengaduan masyarakat. 

"Saya minta kedepan harus lebih proaktif, khususnya dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat. Tangani secara cepat, tepat, efektif terintegrasi dan transparan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum," tegas Kapolda.

Diakhir kesempatan, Kapolda berharap agar kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja dan citra Polri di masyarakat. 

(Era Suhertini)

Palangka Raya - Kegiatan doorstop Bedah Buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini menghadirkan mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. dan penulis buku Prof. Hermawan Sulistyo, M.A., Ph.D., APU.

Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menegaskan bahwa reformasi merupakan proses perbaikan yang berjalan secara berkelanjutan dalam tubuh Polri dan bukan hal baru. Ia menyebutkan, secara struktural Polri telah memiliki biro yang menangani agenda reformasi kelembagaan.

“Kalau kita melihat kata reformasi, itu adalah upaya untuk melakukan hal yang lebih baik. Reformasi itu sesuatu yang biasa. Di bawah struktur Astamarena terdapat Kepala Biro Reformasi Polri,” ujar Komjen Pol. Chryshnanda.

Menurutnya, menguatnya kembali isu reformasi Polri perlu dilihat secara proporsional, apakah berasal dari persoalan kultural atau kepentingan politis. Dalam negara demokrasi, Polri diposisikan sebagai polisi sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

“Dalam konteks demokrasi, polisi adalah polisi sipil. Polisi demokratis menjalankan supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan, serta bersikap transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Komjen Pol. Chryshnanda menambahkan, akuntabilitas Polri dijalankan secara moral, hukum, administrasi, fungsional, dan sosial, dengan orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Secara konseptual, polisi adalah penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Penegakan hukum dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara beradab dan mencegah konflik yang lebih luas,” ujarnya.

(Era Suhertini)