Sertijab Kapolsek, AKBP Mada Ramadita : Jabatan Adalah Amanah, Mutasi Hal Lumrah

PANGKALAN BUN - Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Yusfandi Usman, S.I.K.,M.I.K. dan Kompol Suprapto.,S.H.beserta Tim dari Polda Kalteng melakukan pemantauan secara langsung proses penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2024 di Polres Kobar. Rabu 24 April 2024 Pagi.

Kapolres beserta tim juga menekankan bahwa proses penerimaan ini dijalankan dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis, tanpa memungut biaya apapun dari para calon.

Pantauan langsung yang dilakukan oleh Kapolres Kobar dan tim Polda Kalteng menyatakan komitmen Polres Kobar dalam menjalankan proses penerimaan anggota Polri secara profesional dan transparan.

"Semoga dengan kegiatan ini dapat membuat Polri semakin maju kedepannya, dan bisa mendapatkan calon penerus Polri yang berkualitas dan dicintai oleh masyarakat." Ujar Kapolres.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres juga menekankan kepada panitia untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, adil, jujur dan Profesionalisme.

Selain itu Orang nomer satu di polres Kobar ini juga memberikan motivasi dan semangat kepada para calon anggota polri untuk mengikuti tes dengan bersungguh sungguh.

(Rudi)

PALANGKA RAYA - Seluruh umat kristiani Indonesia dipastikan akan merayakan Paskah Nasional yang digelar di Palangka Raya pada 25-26 April 2024. Memasuki H-2, meski terkendala kesiapan dana karena bantuan sangat minim dari pemerintah, panitia pelaksana paskah nasional tetap terus berjuang keras agar kegiatan bisa terlaksana dengan sukses, karena tidak ada yang tidak mungkin Bagi Tuhan, demikian disampaikan Ketua Panitia Paskah Nasional Pdt Dr Maruba Rajagukguk MTh mengungkapkan bahwa kesiapan pelaksanaan acara sudah mencapai 80 persen.

"Kita memang sangat memerlukan bantuan dana untuk tiap bidang-bidang. Keterbatasan dana inilah yang sempat menjadi pergerakan kita lambat," ungkap Pdt Dr Maruba.

Kendati demikian, ia merasa bersyukur karena mendapat bantuan konsumsi dan perlengkapan acara dari pemerintah Kalteng.

“Kami sangat apresiasi atas dukungan Rp10 ribu/jemaat Kristiani di Kalimantan Tengah untuk terselenggaranya acara paskah nasional,” kata Pdt Dr Maruba. 

Begitu juga dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, lanjut Pdt Dr Maruba, hanya beberapa saja memberikan dukungan. Padahal sebelumnya panitia sudah langsung mendatangi masing-masing Pemerintah Kabupaten.

Walau demikian, Pdt Dr Maruba tetap berharap pemerintah kabupaten/kota dapat membantu memfasilitasi umat Kristiani datang ke Palangka Raya meramaikan Paskah Nasional di kota Palangka Raya. 

"Hanya beberapa kabupaten saja yang membantu Paskah Nasional, terkait dukungan Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, belum memberikan respon padahal kota Palangka Raya menjadi tuan rumah di pergelaran akbar ini," ujarnya 

Menurut Pdt Dr Maruba, Paskah Nasional sebelumnya akan dihadiri Presiden Joko Widodo, namun karena  beliau berhalangan hadir kemudian didelagasikan ke Menteri Agama, namun karena beliau masih berada di Mekkah, maka didelagasikan ke  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Dr Jeane Marie Tulung, dan direktur urusan agama kristen berserta jajaran.

“Kita optimis bahwa paskah nasional ini akan meriah dengan dihadiri oleh kurang lebih 16 ribu-20 ribu peserta dari berbagai provinsi di seluruh indonesia," ucapnya

Pdt Dr Maruba juga menyampikan rasa apresiasinya terhadap elemen masyarakat Kalteng mendukung terselenggaranya, serta pemikiran dan masukan dari ormas-ormas Islam yang bersedia menurunkan pemuda untuk siap melakukan pengamanan dan meramaikan Paskah Nasional khususnya  Karnaval dan Ibadah Paskah Senaman Mantikei 

"Kita sangat berterima kasih kepada Ketua FKUB Kalteng Prof. Dr H Bulkani, Kepala Kemenag Wilayah Kalteng Dr H Noor Fahmi MM dan ormas lainnya yang sudah ambil bagian mendukung penuh terlaksananya Paskah Nasional 2024 di Palangka Raya ini. Kita berharap Perayaan Paskah Nasional di Palangka Raya, nantinya dapat berjalan sukses, dan meninggalkan kesan yang baik bagi seluruh umat Kristiani Indonesia yang hadir dalam acara ini," tandasnya. 

(Altius)

PALANGKA RAYA - Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Pengadaan Barang dan Jasa Wilayah Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (23/4/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Dalam rangka pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024.

Wakil Gubernur Provinsi Kalteng  H. Edy Pratowo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng menyampaikan sangat menyambut baik kegiatan ini, sebagai upaya kolaboratif KPK RI dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kalteng, dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Edy Pratowo menegaskan bahwa Gubernur Kalteng terus mengajak seluruh jajaran berkomitmen untuk sekuat tenaga mendukung upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Pemprov Kalteng, baik melalui cara preventif maupun melalui edukasi, antara lain menetapkan 4 (Empat) Peraturan. 

“Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Gubernur Kalteng melaksanakan probity audit atas 10 (sepuluh) proyek strategis Pemprov Kalteng, mengawal kepatuhan LHKPN pada Instansi Pemerintah Provinsi  Kalteng yang telah mencapai 100% pelaporan per tanggal 29 maret 2024,"ucapnya.

Tingkat pencapaian pelaporan Monitoring Centre For Prevention (MCP) tahun 2023 pada Pemprov Kalteng dengan nilai 92,72, melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon penyuluh anti korupsi, melakukan sosialisasi antikorupsi kepada legislatif, eksekutif (perangkat daerah), dan masyarakat serta sosialisasi unit pencegahan gratifikasi yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta sekolah-sekolah di wilayah Provinsi Kalteng dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagai penjaminan kualitas dan mitra konsultasi dengan tujuan agar pengawasan internal di lingkungan Pemprov Kalteng semakin efektif dan e

fisien.

Seperti kita ketahui, KPK telah meluncurkan aplikasi Monitoring Center for Prevention atau disingkat MCP, untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. Adapun kinerja capaian MCP KPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 91.81 persen, dan capaian Area Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa 94.34 persen. Capaian itu membawa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Zona Hijau, dengan capaian MCP 75-100 persen,"jelasnya .Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) Provinsi Kalteng Tahun 2023 sudah menunjukkan capaian bagus, yakni sebesar 75,55% dengan Predikat Baik, dalam arti Tata Kelola Pengadaan Provinsi Kalteng telah mencapai minimal Baik, yaitu dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan”, imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, beberapa hal yang ditekan Wagub dalam memperkuat upaya mencegah dan memberantas korupsi di Provinsi Kalteng, yaitu meningkatkan koordinasi antar pihak dalam mencegah dan memberantas korupsi, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi, penegakan hukum yang kuat dan  tegas serta meningkatkan capaian MCP Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kalteng.

Ia mengimbau kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan semua pihak yang hadir untuk terus bersinergi, bekerja sama, dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama dalam paparannya menyampaikan secara umum menurutnya, progres MCP di Prov. Kalteng semuanya rata-rata meningkat cukup tajam dari tahun 2021 sampai 2023. Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui MCP yang dapat diakses melalui JAGA.ID. Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP dengan jangka waktu setiap tahun. Sebagai informasi, Capaian MCP Prov. Kalteng pada Tahun 2023 sebesar 92 %,"Tuturnya.

Rakor dihadiri daring dan luring oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI atau yang mewakili, Irjen Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakin, Bupati, Pj. Bupati, dan Pj. Wali Kota beserta Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalteng, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Kalteng.

(Era Suhertini)

MUARA TEWEH - Pj. Bupati Barito Utara didampingi Pj. Sekda, asisten III, Inspektur Pembantu (Irban), Kaban Kesbangpol dan kabag kesra mengikuti kegiatan rapat koordinasi pemperantasan korupsi terintegrasi yang dirangkai dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) wilayah Kalteng.

Kegiatan di laksanakan di Aula Jayang Tingang lantai II, Kantor Gubernur Kalteng yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H.Edy Pratowo, Selasa (23/4/2024).

Pj.Bupati Barito Utara, Drs.Muhlis mengatakan,kegiatan ini, akan semakin memperkuat upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pemkab dan pemprov kata dia, maupun pihak terkait akan selalu  bersinergi, bekerja sama, dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan, serta harus fokus terhadap tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang bebas dari korupsi.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dalam rangka pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024 yang dihadiri secara daring dan luring oleh Pimpinan KPK RI,  Kepala  LKPP RI, Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan tengah, Forkopimda, Kepala OPD, Bupati, Pj. Bupati dan Pj. Walikota se Kalteng, inspektur dan sekda se Kalteng.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan secara umum progres Monitoring  Center of Prevention MCP di Provinsi Kalteng semuanya rata-rata meningkat cukup tajam dari tahun 2021 sampai 2023. 

Menurutnya, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui MCP yang dapat diakses melalui JAGA.ID. penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP setiap tahun.

Wakil Gubernur Edy Pratowo sangat menyambut baik kegiatan ini, sebagai upaya kolaboratif KPK RI dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kalteng. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. 

(Syarbani)