Dinas Koperasi dan UMKM Sistem Informasi TABE (Tangan Berkah).

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Provinsi Kalteng sekaligus Bendahara Partai PDIP Kalteng Wiyatno, telah menyerahkan berkas persyaratan maju sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kapuas melalui DPW Partai NasDem.

Informasi ini disampaikan oleh Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh pada jumpa pers, hal ini sebagai langkah serius Wiyatno dalam memimpin julukan Kota Air.

Dalam kesempatan itu Wiyatno mengungkapkan bahwa dirinya terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai. Dan sebelum ke Nasdem, dirinya juga telah mendafftar di PKB dan PDIP. DPP PDI Perjuangan sudah memberikan perintah kepada Wiyatno untuk maju di pilkada Kabupaten Kapuas. Artinya, kursi atau dukungan PDI Perjuangan untuk pilkada Kabupaten Kapuas sudah sangat jelas.

” Saya sudah lama komunikasi dengan ibu Faridawaty, dan hari ini saya menjadi pendaftar pertama di Nasdem. Semoga kita sama-sama bisa membangun Kapuas lebih baik kedepanya dan Mendaftar ke Partai NasDem secara tidak langsung mencukupi jumlah syarat minimal untuk mengusung dalam pilkada di Kabupaten Kapuas. Total keseluruhan ada 17 kursi. Di Kabupaten Kapuas PDI Perjuangan 7 kursi, Partai NasDem 6 kursi, dan PKB 4 kursi,”katanya.

Ia menegaskan, meskipun terpilih untuk periode kedua sebagai anghota DPRD Kalteng, apabila hasil komunikasi politik berjalan positif, dan diusung, maka siap taat terhadap aturan terkait pencalonan, termasuk mundur sebagai anghota DPRD Kalteng.

(Deddi)

PALANGKA RAYA - Hj. Y. Yustia Elita Perencana Ahli Madya Pada Asdep Wawasan Pemuda, Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kemenpora RI, hadiri kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Provinsi Kalteng, di Hotel Luwansa Palangka Raya.

Hj. Y. Yustia Elita mengatakan bahwa kolaborasi antara seluruh SKPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sangat penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemuda di Kalimantan Tengah.

"Ini tentunya penyusunan peraturan gubernur dan bupati tentang penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di tengah-tengah adalah langkah penting untuk menyusun rencana aksi daerah. Hal ini pentingnya program-program kepemudaan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang harus dibuat dalam rencana aksi tersebut,"katanya.

Dirinya juga menuturkan bahwa cepat meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda (IP) berarti masalah-masalah yang berkaitan dengan pemuda dapat diatasi dengan lebih baik. Isu-isu yang ada dalam IP melibatkan 5 domain. Ia juga menambahkan, ketika kabupaten dan kota telah menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan isu-isu dalam 5 domain tersebut, itu akan mendukung Indeks Pembangunan Pemuda (IP) di tingkat provinsi. 

sebagi informasi, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta sebagai komitmen bersama dan bentuk sinergisitas sektor dalam memberikan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD).

Nampak hadir para narasumber, yakni Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kemenpora RI, Y. Yustia Elita dan Analis Kebijakan Ahli Madya, Kemendagri RI, Edgar Rangkasa, Kepala Perangkat Daerah Prov Kalteng, perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia Prov Kalteng, perwakilan Universitas Palangka Raya, dan perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalteng.

(Deddi)

PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Kota Palangka Raya Nenie Adriati Lambung mengajak kalangan perempuan untuk memiliki kompetensi dalam berbagai bidangm Dengan demikian, perempuan dapat ikut berperan dalam membantu program pembangunan di Kota Palangka Raya.

“Di momentum Hari Kartini, peran wanita dalam dalam pembangunan itu penting. Baik itu dalam pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia maupun pembangunan ekonomi,” katanya.

Menurut legislator yang duduk sebagai ketua Komisi B ini, di era sekarang penting bagi perempuan untuk ikut partisipasi aktif dalam pembangunan di Palangka Raya.

(Deddi)

PALANGKA RAYA - Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya Nenie A Lambung, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemko yang memberikan subsidi ongkos angkut (SOA) untuk komoditi beras. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras di pasaran, terutama di tengah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemko yang telah proaktif dalam mengambil tindakan untuk menstabilkan harga beras," katanya.

Dia menilai subsidi ongkos angkut ini akan membantu para petani dan pedagang beras, serta memastikan bahwa masyarakat dapat terus mengakses beras dengan harga yang terjangkau. Kebijakan subsidi ongkos angkut ini merupakan bagian dari upaya Pemko untuk mengurangi beban biaya distribusi yang harus ditanggung oleh pedagang.

Dengan adanya subsidi ini diharapkan dapat mencegah kenaikan harga beras yang tiba-tiba dan memberikan kepastian harga bagi konsumen. Pemko telah mengalokasikan dana khusus dalam APBD untuk mendukung program subsidi ini. Langkah ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat yang terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan.

(Deddi)